Kontradiksi PSBB Jawa-Bali Di Tengah Hiruk-pikuk Vaksin Covid

PSBB Jawa Bali dikhawatirkan tidak efektif karena sebelumnya pemerintah menggembar-gemborkan vaksinasi dan herd immunity ke masyarakat.

Pemerintah pusat RI telah resmi memutuskan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Jawa-Bali terkait kondisi penularan virus corona (Covid-19) terkini, Rabu (6/1).

Pelaksanaan PSBB Jawa-Bali itu berlangsung selama 14 hari yakni 11-25 Januari 2021. Pengamat kebijakan publik justru menilai ada hal yang kontradiktif dengan kebijakan pemerintah terkait lainnya.

"Tidak terlalu efektif. Harusnya buat narasi tunggal, sejak awal protokol kesehatan, tracing [penelusuran risiko penularan Covid-19] ditingkatkan. Narasi kebijakan pemerintah ini harus betul-betul diperbaiki," ujar Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (6/1).

Satria Aji menyebutkan hal yang kontradiktif dengan pengumuman pelaksanaan PSBB Jawa-Bali itu salah satunya terkait dengan gembar-gembior vaksin serta langkah mendapatkan kekebalan kelompok (herd immunity) melalui vaksinasi yang akan mulai dilakukan pertengahan Januari ini.

"Jadi di sini orang melihat gunanya pembatasan apa kalau sudah ada vaksin sehingga kontradiktif bikin bingung publik," kata Aji.

Satria Aji mengatakan jika sejak awal pemerintah tak menggembar-gemborkan herd imunity melalui vaksin yang sejauh ini belum jelas efektivitasnya, tentu tak akan muncul kebingungan di publik terkait PSBB Jawa Bali.

Seharusnya sejak awal pemerintah tak melonggarkan sesuatu yang memang belum pada saatnya untuk longgar.

Sebagai informasi, selama pandemi Covid-19 ini sejak kali pertama PSBB diterapkan berdasarkan PP 21/2020 yang diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Maret 2020, pemerintah telah beberapa kali melakukan langkah-langkah pelonggaran.

"Di satu sisi bilang vaksin, herd immunity. Tapi kemudian PSBB. Sebenarnya yang harus dibuat itu narasi yang nyambung, yang bisa membuat publik tidak bingung," kata dia.

Oleh karena itu, serupa dengan penerapan sebelumnya yang diputuskan pemerintah daerah masing-masing, Satria Aji memperkirakan kebijakan PSBB Jawa-Bali yang diumumkan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto kemarin itu pun tak akan terlalu efektif.

Apalagi, sambungnya, kebijakan ini juga kerap kali tak disokong dengan penerapan yang nyata di lapangan. Sehingga, ia pun menduga masyarakat tak akan terlalu peduli dengan kebijakan PSBB Jawa-Bali yang diputuskan pemerintah pusat tersebut.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar