Syarat PCR Ke Bali Akan Berakhir, Satgas Bahas Aturan Baru

Syarat pemeriksaan swab PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan ke Bali akan berakhir pada 8 Januari 2021. Nantinya akan ada aturan pengganti.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tengah menggodok aturan baru terkait pembatasan perjalanan untuk mengganti ketentuan pemeriksaan swab polymerase chain reaction (PCR) dan antigen bagi pelaku perjalanan ke Bali.

Ketentuan yang diatur berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 terkait kewajiban menjalankan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan itu akan habis masa berlakunya setelah 8 Januari 2021.

"Iya, kedepannya akan ada regulasi pengganti," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/1).

Ia mengaku belum bisa merinci ketentuan pembatasan perjalanan ke depannya seperti apa. Namun ia mengatakan pihaknya akan mengumumkan hal tersebut dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Wiku mengatakan pengetatan perjalanan diterapkan pemerintah untuk meminimalisasi jumlah kasus Covid-19 di tengah masa liburan. Ketentuan ini berlaku sejak 19 Desember 2020.

Dalam SE 3/2020, penumpang perjalanan ke Bali dengan transportasi udara harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Sementara yang menggunakan transportasi darat dan laut harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa, penumpang moda transportasi udara dan kereta api harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Bagi yang menggunakan moda transportasi darat diimbau menggunakan rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

"Pengalaman tiga liburan sebelumnya, mobilitas warga selalu memicu peningkatan kasus penularan baru. Oleh karena itu, sudah seharusnya warga untuk lebih patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Semua diatur dalam surat edaran terbaru ini," kata Wiku, dalam siaran pers dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Minggu (20/12).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar